Author Archive » in

Literasi Media Orde Baru Langkah Kembali Awasi Netflix Dan YouTube

Literasi Media Orde Baru Langkah Kembali Awasi Netflix Dan YouTube

Statment Pimpinan Komisi Pemancaran Indonesia (KPI) Agung Suprio atas perlunya ekspansi. Pengawasan kepada 2 media saluran film di internet, Netflix serta YouTube, memantik kontroversi. Suprio berambisi KPI menemukan wewenang itu sehabis Hukum Pemancaran beres direvisi oleh Badan Perwakilan Orang.

Kelihatannya KPI mau meluaskan arti kepada pemancaran sampai menjalar ke internet serta meluaskan. Aplikasi pendisiplinan yang sepanjang ini coba diaplikasikan di tv serta radio ke kanal-kanal lain. Suprio kayaknya memikirkan KPI jadi badan pengawasan luar biasa yang mempunyai daya memantau seluruh saluran data.

Bagi aku, kemauan KPI buat meluaskan daulat pengawasan atas data pantas diwaspadai sebab berpotensi mengecam independensi berekspresi kita selaku masyarakat negeri, pula merampas hak kita buat memperoleh data seluasnya. Terdapat metode yang lebih efisien untuk penguasa dalam mengendalikan penyaluran konten ialah dengan literasi alat.

Kembali Ke Media Era Lalu

Pada dasarnya daulat KPI merupakan menata serta memantau bermacam peraturan pemancaran yang mengaitkan antara badan pemancaran, penguasa, serta warga. Hukum (UU) No 32 Tahun 2002 mengenai Pemancaran merujuk wewenang KPI cuma pada aktivitas pemancarluasan pancaran lewat alat penyiar. Tetapi Suprio mau melebarkan wewenang lembaganya sampai menjalar saluran lain ialah internet.

Ini konsep yang ambisius sekalian ironis mengenang KPI ditaksir sebagian pihak mempunyai kemampuan kurang baik. KPI dikira kandas dalam memantau pancaran tv nasional sebab sistem pemberian ganjaran yang bertabiat normatif saja. Kemauan KPI buat meluaskan jangkauan pengawasan ini membahayakan, mengenang regulasi penguasa yang belum lama ini mengarah pemeriksaan serta membekukan.

Membekukan pada akses Vimeo serta media Reddit merupakan 2 ilustrasi gimana kebijaksanaan penguasa membasmi tikus dengan membakar lumbung antah. Pemeriksaan serta membekukan merupakan wajah kurang baik kebijaksanaan pengawasan data yang diaplikasikan di Indonesia.

Kedua tahap ini bawa kita ke masa saat sebelum pembaruan kala Indonesia sedang di dasar kewenangan Sistem Terkini yang mempraktikkan pemisahan independensi berekspresi serta akses data yang amat kencang. Pada dikala itu, negeri memiliki perpanjangan tangan yang kokoh melalui Unit Pencerahan yang mengendalikan bermacam saluran komunikasi.

Pembredelan dicoba kesekian kali kepada bermacam alat, pesan berita serta majalah, apalagi tinta serta kertas yang jadi materi dasar publikasi dimonopoli buat tingkatkan pengawasan. Pada masa Sistem Terkini, pancaran tv serta radio wajib cocok dengan batasan-batasan akhlak yang didetetapkan penguasa. Alat tidak dapat berperan begitu juga mestinya selaku perlengkapan pengawas penguasa.

Usaha KPI buat meluaskan kewenangannya dalam memantau konten hendak mendekatkan kita pada totalitarianisme yang menghalangi akses data sekecil apapun. Apabila kemarin Vimeo serta Reddit, hari ini YouTube serta Netflix, besok hari apa lagi?

Pengawasan Penyaluran Serta Kelangsungan Literasi Media

Dapat jadi Suprio hendak beralibi kalau yang disasar oleh KPI esok merupakan konten syur serta kekerasan di YouTube serta Netflix bukan konten yang mempunyai corak politik. Tetapi agaknya Pimpinan KPI kurang ingat kalau kedua fasilitator pelayanan itu telah mempunyai metode pengawasan dalam. Ilustrasinya terdapatnya fitur pengawasan dari orangtua, alhasil orangtua bisa menghalangi serta memastikan konten apa saja yang bisa diakses oleh kanak-kanak mereka.

Bila terdapat kanak- kanak yang mengakses konten berusia hingga sepatutnya yang dibidik oleh penguasa tidaklah fasilitator pelayanan, tetapi orangtua yang miskin literasi alat serta wawasan ceria. Jika penguasa memanglah mau menanggulangi kasus akses konten hingga yang sepatutnya jadi atensi penguasa merupakan pengawasan penyaluran serta penguatan literasi alat.

Penguasa bisa memohon YouTube buat memperketat pengkategorian umur 18+ pada konten-konten yang tidak ramah anak, ternyata melaksanakan pemeriksaan ataupun penyusutan menuntut konten. Pengkategorian hendak membuat para kreator konten membiasakan diri, paling utama dalam kondisi umur penonton yang dituju.

Usaha yang lain yang wajib dicoba merupakan membuat program literasi alat yang berkelanjutan serta apalagi berintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Masyarakat negeri yang telah bangun alat hendak sanggup berperan logis serta memilah sendiri konten yang pas. Masyarakat negeri yang logis ini hendak jadi pondasi kerakyatan Indonesia di era depan.

Tetapi pasti saja keahlian logis ini tidak dapat diperoleh dengan semata-mata membagikan kolokium literasi alat satu arah dengan modul menjemukan versi konseling Sistem Terkini. Literasi alat wajib disusun dengan cara menyeluruh serta mengaitkan institusi pembelajaran semacam sekolah di bermacam kadar.

Indonesia Tidak Sendiri

George Orwell dalam novelnya 1984 mengilustrasikan gimana penguasa yang mempunyai kontrol pengawasan kepada warganya merupakan pemerintahan yang represif. Pengawasan hendak berjalan bersamaan dengan aplikasi pendisiplinan kepada sikap warga, serta salah satunya pihak yang memperoleh hak eksklusif merupakan pihak yang berdaulat. Meski buatan Orwell ialah distopia, aplikasi ini sedang terjalin di bumi.

Negeri semacam Tiongkok serta Singapore sudah meresmikan bentuk pengawasan yang kencang kepada alat massa. Tiongkok melaksanakan pengawasan dengan Internet of Things (IoT) serta bentuk pengawasan yang berjejaring dengan memercayakan macam wujud teknologi. Permasalahan pengawasan atas etnik Uighur serta penindakan unjuk rasa Hong Kong merupakan bentuk negeri jadi mesin yang amat beresiko atas sistem pengawasan yang memakai teknologi.

Singapore pula memercayakan bentuk pengawasan yang kencang kepada warganya. Selaku hasilnya, Singapore terletak pada antrean 151 dari 180 negeri dalam indikator independensi pers tahun 2019. Hingga tidak mencengangkan bila permasalahan semacam kesenjangan, penggelapan, serta seksisme tidak terbongkar oleh alat Singapore.

Indonesia seharusnya dapat menjauhi permasalahan yang terjalin di Tiongkok serta Singapore. Kita telah sukses terbebas dari jerat totalitarianisme sesudah pembaruan 1998. Melempangkan kerakyatan merupakan dengan menjamin akses serta kelangsungan data yang seluas-luasnya pada masyarakat negeri.